Melawi Kalbar,Kalbar.wartaNewstv.com — Penomena antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di melawi, membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual BBM di tingkat kios atau pengecer yang disebut mengalami kenaikan cukup tinggi.
Warga menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten melawi.Mereka meminta pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga di tingkat pengecer.
“SPBU sekarang banyak dikuasai oleh pengantri. Warga yang benar-benar membutuhkan bahan bakar akhirnya kesulitan mendapatkannya. Di sisi lain, harga di kios-kios semakin tinggi bayangkan berapa hari ini kios depan Spbu tahlut rata- rata di atas 15rb perliter,bahkan dipasar melawi juga mengalami hal yang sama,” ujar
salah seorang warga,
kepada wartawan
Rabu,02/09/26.
Menurut warga, keberadaan pengecer memang sebenarnya sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang berada jauh dari SPBU. Namun, harga jual yang tidak terkendali dinilai semakin membebani masyarakat.
Karena itu, warga mengusulkan agar pemerintah daerah kabupaten melawi membuat Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi khusus yang mengatur harga net di tingkat pengecer, sehingga terdapat batas kewajaran harga yang dapat menjadi acuan bagi pedagang maupun masyarakat.
“Kalau memang pengecer dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus mengatur harga net tingkat pengecer.Jangan sampai harga terus melambung dan masyarakat yang menjadi korban,”ucapnya.
Warga juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi bahan bakar, mulai dari SPBU hingga tingkat pengecer.Pengawasan dinilai penting agar tidak terjadi praktik penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
Selain regulasi harga, pemerintah diharapkan dapat memastikan ketersediaan bahan bakar di SPBU sehingga antrean panjang tidak terus terjadi. Dengan demikian, masyarakat tidak terpaksa membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer.
Warga berharap persoalan tersebut segera menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurut mereka, kebijakan yang jelas mengenai harga jual di tingkat pengecer akan memberikan kepastian bagi pedagang sekaligus melindungi konsumen.
“Yang kami minta sederhana, bahan bakar tersedia dan harga di tingkat pengecer wajar. Kalau perlu buat aturan harga net agar tidak ada lagi harga yang seenaknya,” tutup
warga.(Musa)
