MELAWI KALBAR,Kalbar.wartanewstv.com— Sejumlah pihak menyoroti bangunan proyek di berbagai daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) yang disebut tidak memasang papan informasi atau plang proyek. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat, termasuk di Kabupaten Melawi sleruhnya yang sudah terbangun tanpa plang, karena papan informasi dinilai penting untuk memberikan keterbukaan kepada publik terkait pelaksanaan pembangunan.
Warga menilai, keberadaan plang proyek diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi dasar pekerjaan, seperti nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana proyek, serta jangka waktu pengerjaan. Tanpa informasi tersebut, masyarakat dinilai akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan mereka.
“Kalau tidak ada plang proyek, masyarakat mau mengetahui informasi pekerjaan itu dari mana? Seharusnya informasi terkait pembangunan bisa diketahui secara terbuka oleh masyarakat,” ungkap
seorang warga MelawiKepada Kalbar.wartanewstv.com
Rabu,21/10/26.
Selain menyoroti persoalan transparansi pembangunan, sejumlah warga di Kabupaten Melawi juga menyampaikan keraguan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang diharapkan,katanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Keraguan tersebut muncul karena warga menilai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa perlu disertai pengelolaan yang transparan,pengawasan yang memadai, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program BUMDes saja masih banyak yang tidak jelas pengelolaannya. Sekarang masyarakat berharap program baru seperti Kopdes benar-benar berjalan baik dan memberikan manfaat, bukan sekadar program di atas kertas,”ucap
warga lainnya.
Menurut warga, pengalaman dalam pelaksanaan sejumlah program desa menjadi salah satu alasan munculnya sikap kritis terhadap program baru. Karena itu, mereka berharap pengelolaan Kopdes dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan atau pembangunan fisik,tetapi memastikan setiap program memiliki perencanaan yang matang, pengelolaan yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang dapat diakses publik.
Terkait persoalan plang proyek, masyarakat meminta instansi terkait dan pihak pengawas melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan yang tidak mencantumkan informasi proyek. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, mereka berharap ada tindak lanjut sesuai aturan.
Sementara itu, terkait program Kopdes dan pengelolaan BUMDes, warga berharap pemerintah daerah serta instansi pembina memberikan pendampingan dan pengawasan secara berkala agar pengelolaan usaha desa dapat berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Transparansi serta akuntabilitas dinilai menjadi kunci, agar pembangunan serta program pemberdayaan ekonomi pelosok desa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Warga berharap setiap anggaran dan program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Melawi.(red)
