*MELAWI, KALIMANTAN BARAT*Kalbar.wartanewstv.com — Munculnya nama Moh Syaiful Khair, S.Sos., M.Si. dalam bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi menjadi perhatian seorang warga.Sorotan tersebut berkaitan dengan rekam jejak jabatan yang bersangkutan dan kembali mencuatnya perbincangan mengenai dugaan persoalan pengadaan bibit ternak senilai Rp21,71 miliar pada Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Melawi,menjadi perbincangan disalah satu group whatshaff “Suara Rakyat Melawi”
Sabtu,17/10/26.
Isu tersebut kembali menjadi perbincangan di grup WhatsApp “Suara Rakyat Melawi”. Sejumlah pertanyaan seorang warga mengenai transparansi,integritas, dan penelusuran rekam jejak calon pejabat strategis daerah pun, menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pemberitaan Ruai TV pada 2 November 2025, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pernah menelusuri dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan ternak di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi. Nilai anggaran yang diberitakan mencapai Rp21.710.582.000.
Dalam laporan tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi dugaan pemecahan paket pengadaan, persoalan administrasi penerima bantuan ternak, serta indikasi ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan. Informasi itu merujuk pada pemberitaan media mengenai telaahan dan dokumen pemeriksaan.
Sumber: Ruai TV, 2 November 2025\
[https://ruai.tv/kejati-kalbar-telusuri-dugaan-penyimpangan-rp217-miliar-pengadaan-ternak-di-melawi/](<https://ruai.tv/kejati-kalbar-telusuri-dugaan-penyimpangan-rp217-miliar-pengadaan-ternak-di-melawi/>)
*Warga Mempertanyakan Transparansi Seleksi*
Sorotan terhadap nama Moh Syaiful Khair dalam bursa calon Sekda Melawi memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana rekam jejak setiap kandidat ditelusuri dalam proses seleksi jabatan tersebut.
Jabatan seorang Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan, serta administrasi pemerintahan. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan.
Seorang warga yang menyoroti persoalan ini berharap seluruh kandidat memperoleh penilaian berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman birokrasi, serta rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Karena itu, rekam jejak setiap kandidat perlu ditelusuri secara objektif. Apabila pernah ada persoalan pengelolaan anggaran yang menjadi perhatian publik, masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang terbuka dan berdasarkan fakta,” demikian pernyataan yang dapat digunakan apabila sesuai dengan keterangan narasumber yang benar-benar diwawancarai.
*Klarifikasi Pemerintah Daerah Perlu Diperhatikan*
Di sisi lain, pemberitaan Kalbar Time yang mengutip klarifikasi Pemerintah Kabupaten Melawi pada Agustus 2024 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyatakan temuan dan rekomendasi BPK serta Inspektorat terkait pengadaan bibit ternak telah ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga disebut telah berkoordinasi dengan BPK, Inspektorat, dan Polda Kalimantan Barat.
Sumber: Kalbar Time\
[https://kalbar.pikiran-rakyat.com/news/pr-3428457705/pemkab-melawi-klarifikasi-tudingan-penyelewengan-pengelolaan-dana-apbd?page=all](<https://kalbar.pikiran-rakyat.com/news/pr-3428457705/pemkab-melawi-klarifikasi-tudingan-penyelewengan-pengelolaan-dana-apbd?page=all>)
Klarifikasi tersebut merupakan bagian penting yang perlu disajikan agar pemberitaan tetap berimbang. Namun, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan administratif tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti ataupun sepenuhnya tidak terjadi.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, perkembangan penanganan perkara perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Demikian pula, informasi mengenai jabatan yang diemban Moh Syaiful Khair pada periode terkait serta dugaan bahwa dirinya pernah dimintai keterangan oleh kepolisian perlu diverifikasi melalui sumber resmi sebelum dipublikasikan sebagai fakta.
**Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan**
Masyarakat berharap instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai status penanganan persoalan pengadaan ternak Tahun Anggaran 2022, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum.
Penjelasan resmi diperlukan untuk menghindari berkembangnya spekulasi, sekaligus memastikan bahwa perbincangan di ruang publik didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan warga terhadap proses seleksi calon Sekda Melawi pada dasarnya merupakan bagian dari perhatian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Akan tetapi, dugaan yang belum memperoleh kepastian hukum tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.
*Transparansi dan Integritas Menjadi Harapan*
Proses penentuan calon Sekda Melawi diharapkan berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelusuran rekam jejak kandidat, keterbukaan informasi, serta kesempatan bagi pihak yang disorot untuk memberikan klarifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik tidak hanya menantikan siapa yang akan menduduki jabatan Sekda Melawi, tetapi juga mengharapkan proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.(red)
