**MELAWI, Kalbar Kalbar,Kalbar.wartanewstv.com—** Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Melawi bersama Pertamina dan instansi terkait yang membahas persoalan distribusi BBM serta wacana penerapan sistem **ganjil-genap di SPBU** diharapkan tidak berhenti pada persoalan pengaturan antrean dan pembelian BBM di SPBU.
Pasalnya, masih ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian serius,yakni *harga Pertalite di tingkat pengecer yang hingga kini dikeluhkan masyarakat karena dinilai masih terlalu tinggi.*
Wacana penerapan sistem ganjil-genap di SPBU memang dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatur kepadatan kendaraan dan pembelian BBM. Namun, sejumlah pertanyaan yang kini muncul di tengah masyarakat adalah : **apakah kebijakan tersebut nantinya benar-benar mampu berdampak terhadap harga Pertalite di tingkat pengecer?**
Pertanyaan ini penting karena persoalan masyarakat bukan hanya mengenai sulitnya mendapatkan BBM di SPBU, tetapi tingginya harga yang BBM yang harus dibayar ketika membeli BBM melalui pengecer, terutama bagi warga yang berada jauh dari lokasi SPBU”,ucap
Seorang mantan camat
Yang ada di kabupaten melawi
saat dimintai komentar terkait folemik BBM
Selasa,06/10/26.
### Jangan Sampai Hanya Memindahkan Persoalan
Jika sistem ganjil-genap diterapkan, mekanisme pembelian BBM di SPBU tentu akan mengalami perubahan. Namun, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar jangan sampai hanya memindahkan persoalan dari antrean panjang di SPBU menjadi persoalan baru di tingkat pengecer.
Apabila masyarakat tidak dapat membeli BBM di SPBU pada waktu tertentu karena pembatasan berdasarkan nomor kendaraan, sebagian konsumen berpotensi mencari BBM melalui jalur pengecer.
Di sinilah pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa kebijakan pengaturan pembelian tidak menciptakan celah yang justru membuat masyarakat semakin bergantung pada BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi.
*Ganjil-genap boleh menjadi salah satu solusi untuk mengatur pembelian di SPBU, tetapi persoalan harga BBM di tingkat pengecer juga harus mendapatkan jawaban yang jelas.*
### Dewan Perlu Tanyakan Dampaknya kepada Masyarakat
RDP DPRD bersama Pertamina seharusnya tidak hanya membahas bagaimana BBM dibagikan di SPBU, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat tetap memperoleh BBM dengan harga yang wajar.
Dewan perlu meminta penjelasan secara konkret, antara lain :
– Apakah sistem ganjil-genap diperkirakan dapat mengurangi pembelian berulang dan penumpukan kendaraan di SPBU?
– Bagaimana pengawasan terhadap BBM yang kemudian dijual kembali di tingkat pengecer?
– Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan pembatasan pembelian di SPBU tidak membuat masyarakat semakin bergantung kepada pengecer?
– Bagaimana pemerintah mengawasi harga BBM di tingkat pengecer?
– Jika harga BBM di tingkat pengecer tetap tinggi setelah kebijakan ganjil-genap diterapkan, langkah apa yang akan dilakukan?
– Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan melalui RDP benar-benar menjawab persoalan masyarakat dari **hulu hingga hilir**.
### Harga Eceran Jangan Dilupakan
Masyarakat tentu berharap hasil RDP tidak hanya menghasilkan aturan mengenai siapa yang boleh membeli BBM di SPBU pada hari tertentu.
Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu memastikan **ketersediaan BBM, distribusi yang tepat sasaran, serta harga yang tidak semakin membebani masyarakat.**
Sebab, apabila ganjil-genap diterapkan tetapi harga Pertalite di tingkat pengecer tetap tinggi, masyarakat pada dasarnya masih menghadapi persoalan yang sama.
Bahkan, apabila akses masyarakat terhadap SPBU semakin terbatas tanpa diikuti pengawasan terhadap penjualan BBM di tingkat pengecer, muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pengecer justru semakin besar.
Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu menetapkan parameter yang jelas mengenai keberhasilan kebijakan tersebut.
*Keberhasilan jangan hanya diukur dari panjang atau pendeknya antrean di SPBU. Ukur pula dari ketersediaan BBM serta harga yang harus dibayar masyarakat setelah kebijakan diterapkan.*
### Satgas Pengendalian BBM Jangan Hanya Menjadi Penonton
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi Satgas Pengendalian BBM. Jika masyarakat masih menemukan harga Pertalite yang tinggi di tingkat pengecer, maka pengawasan terhadap rantai distribusi perlu diperkuat.
Satgas perlu memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disertai indikasi pelanggaran.
*Jangan sampai masyarakat diminta mengikuti aturan ganjil-genap dengan tertib, sementara persoalan harga BBM di tingkat pengecer tidak mendapatkan perhatian dengan keseriusan yang sama.*
RDP DPRD bersama Pertamina seharusnya menjadi momentum untuk membicarakan persoalan BBM secara utuh. Bukan hanya bagaimana BBM keluar dari SPBU, tetapi juga bagaimana BBM tersebut dapat sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar dan distribusi yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan solusi yang dapat dirasakan secara langsung. Jika ganjil-genap diterapkan, publik berhak mengetahui apa indikator keberhasilannya, kapan kebijakan tersebut dievaluasi, dan yang paling penting: apakah kebijakan itu benar-benar mampu membuat masyarakat mendapatkan BBM dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau, termasuk bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada pengecer.
Jangan sampai kebijakan hanya berhasil mengatur antrean di SPBU, sementara *harga Pertalite di tingkat pengecer tetap tinggi dan masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung bebannya”,tutupnya.*(red)
