**Melawi Kalbar,Kalbar.wartanewstv.com—** Polemik tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Melawi mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi.
Keluhan masyarakat terkait harga BBM, ketersediaan, hingga persoalan distribusi mendorong DPRD Melawi mengambil langkah dengan memanggil sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan tata kelola dan penyaluran BBM di wilayah tersebut.
DPRD Kabupaten Melawi akan menggelar **Rapat Dengar Pendapat (RDP)** pada **Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai**, di **Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi**.
Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, para pengelola SPBU, serta unsur masyarakat untuk membahas persoalan distribusi BBM yang dalam perkembangannya turut menjadi sorotan akibat keluhan mengenai tingginya harga BBM di tingkat masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Melawi, **Hendegi Januardi Usfa, S.IP.**, mengatakan RDP digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
“Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindak lanjut DPRD Kabupaten Melawi terhadap aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan ketersediaan BBM. Persoalan ini perlu dibahas bersama dengan seluruh pihak terkait agar dapat diketahui secara jelas kondisi distribusinya di Kabupaten Melawi,” ujar
Hendegi
Dilansir melalui
Wartamelawi.com,
Minggu (4/10/2026).
## Harga BBM Jadi Sorotan
Persoalan BBM di Melawi tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya stok di SPBU. Keluhan masyarakat juga berkaitan dengan harga BBM yang dinilai tinggi dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai bagaimana rantai distribusi BBM berlangsung dari titik penyaluran hingga sampai kepada konsumen.
DPRD Melawi ingin memperoleh gambaran secara utuh mengenai kondisi tersebut, sehingga informasi mengenai harga, distribusi, ketersediaan, serta kondisi operasional SPBU dapat dibahas dalam satu forum.
“Kita ingin persoalan ini dibicarakan secara terbuka. Semua pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM akan diberikan ruang untuk menyampaikan informasi dan kondisi yang mereka hadapi,” kata
Hendegi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai persoalan BBM yang mereka hadapi dalam aktivitas sehari-hari.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang utuh. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya, Pertamina memiliki sistem distribusinya, SPBU memiliki kondisi operasional di lapangan, sementara masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampaknya,”jelasnya.
## DPRD Panggil Pertamina
Untuk mendapatkan penjelasan dari sisi distribusi, DPRD Kabupaten Melawi turut mengundang **Executive General Manager PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sintang**.
Kehadiran Pertamina dinilai penting untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran BBM menuju Kabupaten Melawi, termasuk kondisi distribusi yang menjadi perhatian masyarakat.
DPRD juga akan meminta penjelasan dari para pengelola SPBU yang beroperasi di Kabupaten Melawi.
“ Kita menghadirkan pihak Pertamina agar informasi mengenai distribusi BBM dapat disampaikan langsung kepada forum. Begitu juga dengan para pengelola SPBU, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan,” ungkap
Hendegi.
Dengan menghadirkan Pertamina dan pengelola SPBU secara bersamaan, DPRD berharap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat diklarifikasi berdasarkan kondisi dan data dari masing-masing pihak.
## Belasan Pengelola SPBU Masuk Daftar Undangan
Dalam daftar undangan DPRD Kabupaten Melawi, sejumlah pengelola SPBU diminta hadir dalam RDP tersebut.
Diantaranya **PT Fikri Darmawan, PT Melawi Jaya Abadi, PT Gema Bina Jaya Putra, PT Karya Difky, PT Batu Nanta Artha Lestari, PT Cahaya Indah Subekti, PT Rasinta Jaya Abadi, PT Amora Jaya Niaga, PT Sayan Mitra Selaras, PT Ayi Raisya Raya, PT Amalia Gumintang, PT Bumi Kapuas Raya, dan PT Bos Karya Mandiri.**
Para pengelola SPBU akan diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi operasional di lapangan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penyaluran BBM kepada masyarakat.
Kehadiran mereka juga menjadi penting untuk memberikan gambaran dari sisi SPBU mengenai ketersediaan stok, proses distribusi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepada konsumen.
## DPRD Tak Ingin Persoalan BBM Berhenti pada Keluhan
DPRD Kabupaten Melawi menilai persoalan BBM tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi.
Jika masyarakat mengeluhkan tingginya harga atau sulitnya mendapatkan BBM, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh dengan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berada dalam rantai distribusi.
“ Kita tidak ingin hanya melihat persoalan dari satu sisi. Karena itu, semua pihak yang berkaitan kita undang. Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari forum, tentunya DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan dan apa yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut,”tegas
Hendegi.
RDP tersebut diharapkan dapat membuka informasi mengenai kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memperjelas persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
DPRD juga akan mendengarkan keterangan pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, pengelola SPBU, serta unsur masyarakat sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
## Masyarakat Menunggu Kejelasan
Polemik BBM memiliki dampak luas terhadap masyarakat. BBM berkaitan langsung dengan transportasi, biaya mobilitas, distribusi barang, kegiatan usaha, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai harga maupun ketersediaan BBM, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab dan kondisi yang sebenarnya terjadi. DPRD Kabupaten Melawi berharap RDP tidak sekadar menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi menghasilkan informasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Surat undangan RDP tersebut diterbitkan DPRD Kabupaten Melawi pada **2 Oktober 2026** dengan nomor **170/266/DPRD/2026**. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa agenda rapat adalah **Rapat Dengar Pendapat terhadap Distribusi BBM di Kabupaten Melawi**.
Kini, perhatian publik tertuju pada RDP yang akan mempertemukan Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, aparat keamanan dan unsur masyarakat tersebut. Forum itu diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat mengenai **ketersediaan, distribusi, dan polemik harga BBM di Kabupaten Melawi.(red)
